Rabu, 16 Agustus 2006

Perlu Reformasi Layanan Pemerintah

Sebenarnya siapapun tahu, bahwa birokrasi di negara ini sangat berbelit dan tidak efisien. Jalurnya teramat panjang, dan di setiap titik pasti ada penarikan uang. Sebenarnya semuanya sudah menyadari, bahkan presiden SBY dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, di negeri ini, bahkan untuk menunaikan kewajiban saja sangat sulit. Pak Mahfud MD, dalam dialog di MetroTV kemarin malam bahkan mengaku harus membayar uang pelicin 2,5 juta di MA untuk ongkos ketik agar salinan putusan MA segera bisa didapatkannya. Jadi sebenarnya persoalan ini sudah berurat berakar di semua lini kehidupan.

Sebagian orang mungkin berusaha konsisten untuk tidak menggunakan "uang rokok" dalam urusan yang berhubungan dengan birokrasi. Tapi faktanya, mereka selalu menjadi korban. Saya pernah beberapa kali mengalami nasib yang tidak menggembirakan ketika konsisten untuk menggunakan jalur yang benar dalam masalah ini. Karena ayah saya seorang pegawai negeri yang mempunyai kartu ASKES, maka dulu saya sering menggunakannya ketika beobat ke Puskesmas. Namun ternyata memang ada perbedaan pelayanan jika saya menggunakan ASKES dengan ketika saya menggunakan uang untuk membayar. Sehingga tiap berobat akhirnya kami menggunakan uang saja, meskipun ada ASKES.

Pernah juga saya mengurus surat pindah nikah yang lamanya sampai 3 hari, karena saya mnempuh jalur resmi. Ada saja alasannya, lagi rapat, lupa, dan sebagainya. Pengalaman lain adalah ketika mengurus SIM, saya datang sangat awal, namun saya dipanggil yang terakhir kalinya. Jika "teror" semacam ini yang selalu terjadi bagaimana orang bisa terus konsisten untuk tidak menggunakan "jalur belakang ?".

Kemarin saya bertanya tentang cara kepengurusan kepindahan tempat pada teman yang telah berhasil pindah ke Surabaya ini, dan tiga orang menyebut biaya yang sangat berbeda.

Semua ini sebenarnya terjadi karena mentalitas. Membaca "Indonesia Salary Guide 2006" yang dikeluarkan oleh Kelly Services, sebenarnya gaji para pegawai itu tak jauh berbeda dengan Bank Teller dan Bank Operations Officer, namun kualitas layanannya bagaikan langit dan bumi.

Solusinya sebenarnya adalah dengan memahamkan bahwa beliau ini adalah pelayan masyarakat dan membuat tools yang bisa mengontrol peran mereka seperti,

1. Memasang poster prosedur dan biaya pada loket-loket pemerintahan. Sangat baik jika prosedur dan biayanya dionlinekan lewat situs-situs pemerintah.
2. Menyediakan layanan umpan balik terhadap pelayanan, seperti lewat SMS, email atau telephone, dan mempublikasikan nilai tingkat pelayanan di masing-masing pusat layanan.
3. Memberikan predikat terhadap kantor dengan pelayanan yang baik dan yang buruk.
4. Memberikan kredit point kepada pegawai yang memberikan pelayanan terbaik dengan kenaikan jabatan atau yang lain.

Saya berharap HUT RI yang ke-61 ini, akan ada reformasi di birokrasi, sehingga kemerdekaan sebagai warganegara benar-benar bisa kita nikmati. Jika tidak, jangan salahkan jika masyarakat akan membangun sendiri mekanisme kontrol terhadap layanan masyarakat itu, termasuk saya.

6 komentar:

  1. Tentu, pengennya pelayanan umum itu makin hari makin baik Kang. Lah wong denger2 gajinya aja mau dinaikan lagi kok. Kalo wellfare sudah terpenuhi, ya kualitas pelayanan harus meningkat dong.

    BalasHapus
  2. harapan tinggal harapan. perlu niat baik masing2 individu untuk membangun bangsa.

    btw, kayaknya masalah birokrasi ini udah menjadi budaya yang sulit untuk dilurusin. "hukumnya memang gitu..." katanya. tapi bagaimanapun, ini bukanlah harapan yang muluk. semoga saja, harapan ini bisa terwujud. padahal sudah disindir oleh iklan lho.. ttg birokrasi itu. semoga saja banyak yang sadar.

    BalasHapus
  3. Ng sharing dikit, Mas. Saya sering sulit berposisi bagaimana jika mempertentangkan PNS dan rakyat umumnya.Bahwa banyak yang menggunakan kesempatan korupsi,itu tidak disangkal (sementara yang berusha lurus tidak terlihat). Namun sebetulnya semua pihak perlu saling koreksi, termasuk khalayak yang dilayani PNS itu. Seperti kata Imponk, perlu niat baik (dan jumlahnya perlu sangat banyak). Tipu-tipu, licik-licikan dilakukan sangat banyak orang, PNS atau bukan. Contoh saja, cerita tentang satpam di komplek perumahan seorang teman, ternyata ada sebabnya mengapa tukang jual nasi goreng atau bakso keliling ada yang masuk kompleks ada yang tidak. Yang tidak, karena tidak mau menyetor ke satpam. Gist-nya: hanya karena memegang kekuasaaan menutup plang gerbang kompleks saja telah dijadikan peluang untuk korupsi. Coba lihat betapa banyak perusahaan swasta menipu pajak, memalsukan rekening listrik, dst, segala sesuatu yang dapat menimbulkan keuntungan sepihak. Jual bensin dioplos, pedagang naikin harga di luar batas yang wajar (dalam Islam padahal ada ketentuanbatas untung yang boleh), dst...dst...

    The point is, semua pihak perlu saling jujur dan saling kontrol. Korupsi itu demand and supply, yang sekait sekelindan, bagaimanapun asimetrisnya. Kalau pakai konsep Levitt saja, ini soal ada tidaknya insentif dan bagaimana tuas itu dinaik-diturunkan. Saya dukung empat poin di atas (serta apa pun lainnya) yang jelas bisa dipakai untuk menekan dan 'frown power' atau 'shaming power' biasanya cukup efektif di tingkat masyarakat madani. Memang, semua perlu saling berkomitmen. Mari kita tolak semua bajingan tukang curi itu, PNS atau bukan. (Ng, maaf jadi kepanjangan...) Salam, Anwar.

    BalasHapus
  4. 4 solusi di atas rasanya masih kurang jika tidak ada kemauan dari pribadi aparatur (abdi negara) tsb.
    Secara sosiologi, birokrasi yang demikian sering disebut sbg birokratism (birokrasi yang buruk)

    BalasHapus
  5. edy suprayitno1 Sep 2006 15.47.00

    Ass...Cak...!!Choyi NONGOL POLE.
    ada dua hal yang mendasari, pertama yg penting adalah MANUSIA APARATURnya atau SISTEM APARATURnya yg menjadi prioritas. menurut saya ibarat sebuah, penyakit itu adalah PENYAKIT KRONIS yang hanya bisa disembuhkan dengan memotong satu bagian yang SAKIT (mungkin). tapi jika semua pihak bisa berbenah, utamnya pemerintah untuk menaikkan GAJI petugas layanan insyaAllah dan mudah-mudahan dapat direformasi..thank's

    BalasHapus
  6. [...] **) Contoh sederhana, cerita tentang satpam di komplek perumahan seorang teman. Ternyata ada sebabnya mengapa tukang jual nasi goreng atau bakso keliling beberapa boleh masuk kompleks, sisanya tidak. Yang tidak, karena tidak mau menyetor ke satpam. Gist-nya: hanya karena memegang kekuasaaan menutup plang gerbang kompleks saja telah dijadikan peluang untuk korupsi. (Lengkapnya di sini). [...]

    BalasHapus

Artikel mungkin sudah tidak up to date, karena perkembangan jaman. Lihat tanggal posting sebelum berkomentar. Komentar pada artikel yg usianya diatas satu tahun tidak kami tanggapi lagi. Terimakasih :)